PembebasanBandung, 22 Desember
2016--Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Untuk Demokrasi
(Sorak), termasuk Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) KK Bandung, dan Front Rakyat
Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), berunjuk rasa untuk memperingati Hari
Trikora di depan Gedung Sate, Bandung, Senin (19/12) lalu.
Aksi ini dimulai dengan shortmarch
dari Taman Lansia menuju Gedung Sate. Dalam aksinya para peserta aksi melakukan
orasi bergantian. Mereka mengabarkan sejarah Trikora yang bagi banyak orang
Indonesia dikenal sebagai momen heroik, tapi bagi Rakyat dikenal sebagai invasi
militer Indonesia ke Tanah Papua.
Salah satu oras disampaikan oleh
korlap Aldo. "Bahwa hari ini, tanggal 19 Desember, adalah hari ketika
Sukarno mengumandangkan Trikora di Alun-alun utara Jogjakarta. Tujuannya adalah
untuk menggagalkan pembentukan negara Papua Barat yang dianggap sebagai negara
boneka Belanda. Padahal Trikora adalah awal dari aneksasi Indonesia terhadap
Papua," kata Aldo di depan Gedung Sate.
Aldo juga menyampaikan bahwa setelah
Operasi Trikora, banyak terjadi operasi-operasi militer lainnya yang dilakukan
oleh Indonesia. Seperti Operasi Banteng Kedaton, Lumba-lumba, Srigala, dan lain
sebagainya hingga saat ini. Operasi ini bertujuan untuk melanggengkan penjajahan
Indonesia terhadap Papua Barat.
Dalam aksi ini mereka menuntut rezim
Jokowi dan PBB untuk segera menuntaskan berbagai masalah di Papua. Mereka juga
meneriakan lagu "Papua Bukan Merah Putih" dan berteriak tentang
referendum.
Selain orasi, aksi ini juga diwarnai
teatrikal oleh Kawan Chandra dan Kawan Eko. Aksi teatrikal ini menggambarkan
bagaimana Rakyat Papua Barat terkerangkeng oleh penjajahan Indonesia. Segala
ekspresi mereka dibatasi dan hak-haknya dirampas. Kemudian aksi teatrikal ini
ditutup dengan mengangkat replika bintang kejora ke atas
Aksi peringatan atas seruan Trikora
itu lantas ditutup dengan pembacaan statemen bersama yang menuntut:
1. Berikan kebebasan dan hak
menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Rakyat West Papua.
2. PBB harus bertanggung jawab serta
terlibat aktif secara adil dan demokratis dalam proses penentuan nasib sendiri,
pelurusan sejarah, dan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap bangsa West Papua.
3. Tarik militer (TNI-Polri) organik
dan non-organik dari seluruh Tanah West Papua sebagai syarat damai.
4. Tutup Freeport, BP, LNG Tangguh,
MNC, dan korporasi lainnya, yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas
Tanah West Papua. (SM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar